Governance · versi 2026-10-01
Kebijakan Penggunaan yang Diperbolehkan
Batas penggunaan untuk menjaga keamanan layanan dan hak pelanggan.
Draf untuk review hukum — bukan pernyataan kepatuhan lintas negara
Bahasa Indonesia — terjemahan legal belum disahkan. Kebijakan belum menjadi kontrak final. Identitas penyedia, lokasi pemrosesan dan mekanisme persetujuan harus dikonfirmasi sebelum produksi.
Penggunaan terlarang
Dilarang membuat pesanan palsu, mengakses tenant lain, menyalahgunakan QR, mencuri kredensial, mengirim spam, mengunggah malware atau menjual produk yang melanggar hukum. Jangan memasukkan data sensitif yang tidak diperlukan untuk operasional POS.
Penanganan pelanggaran
Investigasi harus proporsional dan diaudit. Akses dapat dibatasi untuk mengendalikan risiko sesuai kontrak, dengan pemberitahuan dan jalur keberatan bila memungkinkan. Penangguhan tidak otomatis menghapus data tenant.
Lampiran Global / negara lain
Kebijakan dasar bukan pengganti hukum setempat. Sebelum melayani negara baru, tinjau kontrak, hak konsumen, privasi, pajak, penyimpanan dan transfer data bersama penasihat hukum lokal.
Identitas dan lokasi pemrosesan
- Badan hukum penyedia
- Belum dikonfigurasi — wajib diisi sebelum produksi
- Alamat
- Belum dikonfirmasi
- Lokasi hosting / pemrosesan
- Belum dikonfirmasi; tidak ditentukan oleh pilihan negara
- Kontak privasi
- Belum dikonfigurasi — jangan mengirim permintaan ke alamat contoh